Garda Perbatasan komitmen Partai Demokrat untuk perbatasan

Pontianak (ANTARA News) – Garda Perbatasan siap dideklarasikan di Pontianak, Senin (16/1), sebagai bentuk komitmen politik Partai Demokrat dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.”Untuk tahap awal, digelar rapat koordinasi dengan pengurus cabang partai di wilayah perbatasan Kalbar dengan Sarawak,” kata inisiator Garda Perbatasan Partai Demokrat Kalbar, Bobby Chrisnawan, di sela rapat koordinasi yang digelar di Pontianak, Minggu.Ia menambahkan, dalam rapat tersebut, masing-masing menyampaikan kondisi dan permasalahan di wilayah perbatasan yang mereka alami.Menurut dia, akan ada penguatan di sejumlah isu agar semakin fokus dengan permasalahan di wilayah perbatasan. Ia melanjutkan, upaya nyata berupa penyiapan infrastruktur jalan ke tapal batas, pembangunan sarana prasarana vital, hingga pemasangan simbol-simbol negara diakui menjadi bagian untuk membangun wilayah perbatasan.”Namun upaya tersebut akan mengalami kendala jika tidak dibarengi komitmen politik yang kuat,” kata Bobby Chrisnawan. Menurut dia, sejak duet kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, komitmen untuk membangun perbatasan itu sudah ada terlihat dari rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadikan perbatasan sebagai beranda negara. Ia mengingatkan, terkait kebijakan itu, kemauan politik memegang peranan penting dalam melaksanakan program tersebut karena kebijakan anggaran harus berdasarkan kesepakatan parlemen.”Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Anas selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dan sudah direstui. Bahkan, DPP Partai Demokrat siap bantu lima ribu bendera merah putih untuk dikibarkan di perbatasan Kalbar,” katanya. Saat deklarasi, selain unsur DPD Partai Demokrat Kalbar, unsur DPP Partai Demokrat dan sejumlah undangan juga akan hadir dalam rapat koordinasi dan deklarasi tersebut. (T011)

(sumber: antaranews.com)

Bupati Bengkayang Jadi Ketua DPD Demokrat Kalbar

Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat periode 2011-2016 dalam Musyawarah Daerah II yang berlangsung di Pontianak, Senin (19/09/2011)jelang tengah malam.   Suryadman Gidot yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang itu mendapat dukungan 10 suara dari total 16 suara dalam Musda tersebut.

Sedangkan terbanyak kedua diraih oleh Milton Crosby, yang juga kini masih menjabat sebagai Bupati Sintang. Sementara satu suara lagi menyatakan abstain atau tidak memilih.

Sebelumnya, beredar tiga nama yang dikabarkan akan maju dalam bursa Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar.

Selain Suryadman Gidot dan Milton Crosby, juga muncul nama Bambang Widiyanto, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar. Namun dalam pemungutan suara, tidak satu pun yang memilih pengurus DPP Partai Demokrat itu.

Menurut Ary Pudyanti, salah seorang panitia Musda II Partai Demokrat Kalbar, pemungutan suara berlangsung singkat.

“Sekitar 15 menit saja,” kata Ary Pudyanti yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalbar itu.

Peluang Suryadman Gidot menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar sudah terlihat sehari sebelumnya. Pada Minggu (18/9), sebanyak 9 DPC Partai Demokrat sudah menyatakan dukungannya kepada Suryadman Gidot.Kesembilan DPC tersebut adalah, Kota Pontianak, Sambas, Kayong Utara, Kubu Raya, Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Melawi dan Bengkayang.

“Dengan kebersamaan, kami akan sungguh-sungguh menunjukkan eksistensi Partai Demokrat di Kalbar,” kata Suryadman Gidot usai pemilihan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Jhonny Allen Marbun mengatakan, pemilihan ketua di Kalbar menunjukkan kebersamaan yang luar biasa tanpa ada riak tertentu.

“Musda adalah bagian dari kaderisasi di Partai Demokrat,” kata Jhonny Allen Marbun.

Ia mengungkapkan, DPP Partai Demokrat menargetkan hingga akhir tahun 2011 semua DPD sudah menuntaskan pemilihan ketua.

“Sekarang masih ada enam provinsi yang belum,” kata dia.

Menurut Jhonny Allen, dibanding sebelum Munas di Bandung tahun lalu, penyelesaian pemilihan ketua di tingkat daerah lebih cepat.

“Di periode sebelumnya, butuh waktu dua tahun untuk menyelesaikan kepengurusan di tingkat daerah,” kata Jhonny Allen Marbun.(phs/Ant)

(sumber: www.kalimantan-news.com)